Polemik, PLT Politik Praktis, FMP Gedor Kantor Camat Wera

FMP Saat Menggelar Aksi Di Depan Kantor Camat Wera

Gerbang Timur Bima,-
Polemik terkait indikasi (PLT) desa Wora Sukardin H. A. Karim yang dinilai berpihak pada salah satu paslon Pilgub sekaligus melakukan tindakan politik praktis oleh beberapa kalangan. Setelah menghadiri acara hajatan masyarakat, muncul dalam sambutanya mengarahkan masyarakat sehingga memancing reaksi masyarakat desa Wora yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Pemuda (FMP) Desa Wora.

Gerakan yang dibilang sistematis ini mendatangi kantor Camat Wera guna meminta pada pihak pimpinan kecamatan Wera mencopot PLT Desa Wora yang dianggap melanggar mode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak hanya itu massa aksi juga meminta kepada Panwas Kecamatan Wera untuk menindaklanjuti laporan terkait ASN yang melakukan politik praktis.

Camat Wera H. Ridwan S. Sos menanggapi dengan tenang "Apabila Panwas Wera mengeluarkan surat dan atau PLT terbukti bersalah maka kami akan menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku," ungkapnya dalam menjawab pertanyaan massa aksi.

Salah satu tuntutan massa aksi adalah meminta kepada Camat dan Panwas Wera agar memanggil dan memproses Sukardin H. A. Karim sesuai aturan yang berlaku.

Ajhar selaku korlap aksi tersebut dalam orasinya menyampaikan permintaannya kepada camat Wera agar segera mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati agar mencopot PLT Desa Wora sebab sudah jelas mencedarai tatanan demokrasi masyarakat Wora.

Bapak Fahri selaku Panwas Wera yang kami temui memberikan tanggapannya terkait masalah tersebut. "Kami masih menunggu, hari Senin rencannya dikeluarkan surat pemanggilan pelapor saudara Wahyudin untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Tetapi beliau tidak hadir dan kami akan menindak tegas jika ada oknum ASN yang melanggar aturan dan unsur pidana. Kami yakin masyarakat mampu melihat menilai dan memilah figure pemimpin sesuai hati nurani dan saya mengajak seluruh masyarakat agar menciptakan pemilu yang jujur, adil dan damai", jelasnya.

Massa aksi meminta kepada pemerintah baik camat maupun Bupati Bima agar menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis karena akan menimbulkan polemik di lingkungan masyarakat. (FT.Wera)

No comments

Powered by Blogger.