Header Ads

Header ADS

Wagub NTB : Anggaran Dana Desa Harus Seimbang Dengan Infrastruktur Dan SDM


Lombok Tengah” Gerbang Timur Bima.- Kita tidak akan mungkin bisa kerja sendiri, pembangunan sepatutnya membutuhkan sinergi, walaupun kita hebat, tidak ada artinya kalau kehebatan itu hanya bersifat individu. Demikian tegas Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, saat menghadiri penandatanganan Kontrak Kerja Tenaga Pendamping Profesional P3MD (Tenaga  Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Operator Komputer Kabupaten) Tahun Anggaran 2019 di Pendopo Wakil Bupati Lombok Tengah, Rabu (30/1/19).

Mengawali arahannya, Wagub NTB menyampaikan bahwa kabupaten Lombok Tengah berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan di NTB, yang mana pada tahun 2018 angka kemiskinan NTB turun menjadi 14,83 persen. Karena itu, Hj. Rohmi mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bupati Lombok Tengah dan seluruh jajarannya atas penurunan angka kemiskinan yang telah diraih.

Wagub menerangkan, pada dasarnya pembangunan di NTB sudah pada jalur yang benar, begitu pula dengan kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan proyek Nasional yang ada sudah diimbangi dengan program yang baik di kabupaten. Untuk meningkatkan pembangunan tersebut, Kepala Desa dan tenaga ahli pendamping yang hadir saat ini nantinya akan menjadi ujung tombak program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, Wagub mengungkapkan pentingnya sinergi antar semua pihak. Seperti diketahui, dana desa dikucurkan untuk memajukan sebuah desa. Dengan demikian, Dari tingkat Presiden sampai Kepala Desa harus berjuang bersama. 

Wagub menambahkan, program di Desa tidak hanya bicara infrastruktur saja tapi harus mengingat pembangunan SDM, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan. Empat hal ini harus betul-betul diperhatikan.

“Dana besar jika tidak dikelola dengan baik, tidak ada artinya, maka dari itu SDM nya harus baik juga”, tambah Wagub.

Hj.Rohmi juga berpesan agar selalu memanfaatkan teknologi, serta bagaimana membuat masyarakat sadar bahwa apa yang dilakukan adalah untuk lingkungannya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang sehat, karena itu melalui program pemerintah di desa dan dusun, Wagub NTB mengajak masyarakat melalui para Kepala Desa yang hadir untuk mengaktifkan kembali posyandu.

 “Percuma desanya bagus tapi masyarakatnya sakit-sakit, kita lakukan revitalisasi posyandu, yakinkan kader untuk bekerja dan diberikan insentif yang cukup”, tambahnya.

Sebelumnya pada saat yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan, meningkatnya dana desa yang diterima tahun ini dapat dimaknai sebagai peningkatan tugas dan pengabdian aparatur desa bagi masyarakat.

 “Atas nama masyarakat kabupaten lombok tengah kami sampaikan apresiasi kepada Wagub NTB atas kedatangannya”, ucapnya.

Saat yang sama, Kadis PMPD Dukcapil Provinsi NTB Azhari menambahkan, melalui nawacita ketiga Presiden RI yakni membangun dari pinggiran, hal ini membutuhkan sinergi yang baik, dari perencanaan sampai evaluasi.

Tahun 2019, jumlah Dana Desa (DD) yang diterima Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dana transfer daerah mencapai Rp 1 triliun lebih, lebih besar dari tahun 2018 yang hanya mencapai 980 miliar. Peningkatan tersebut diharapkan bisa semakin mendorong geliat pembangunan daerah pedesaan di NTB, khususnya bidang pertanian. (GT/02)





No comments

Powered by Blogger.