-->

Direktur RSUD Sondosia Diduga Salah Gunakan Anggaran

RSUD Sondosia Kabupaten Bima

Gerbang Timur Bima,- 27 Maret 2017 lalu Bupati Bima menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2017 di Kantor DPRD Kab. Bima melalui Sidang Paripurna. Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 68.508 M untuk biaya Pelayanan dasar seperti pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 3,3 M dan perbaikan sarana-prasarana Rumah Sakit Rp. 30, 415 M.

Mengingat pelayanan RSUD Sondosia merupakan bagian dari sistem administrasi keuangan publik, maka tak menutup kemungkinan adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari celah anggaran serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (Diskresi) oleh Direktur dengan me-mark up anggaran yang disembunyikan lewat beragam item, dan alokasi pun tidak tepat sasaran.

Pasalnya, setelah kami investigasi, Jum’at (22/06) Pukul 03.00 WITA, RSUD Sondosia memiliki beberapa ruangan yang tidak difungsikan dengan kondisi tidak terurus (Ruang perawatan kelas 3 di Kamar Infeksi Pria, Kamar Infeksi Wanita).

Dapat pula dilihat keramik di setiap lantai lorong banyak yang pecah sehingga membahayakan pasien apalagi pengguna kursi roda dan kereta dorong. Selain itu, tembok-tembok sudah retak, sayap-sayap lorong tergeser ke bawah hingga ada yang telah jatuh. Diperparah oleh banyak langit-langit lorong bolong, puluhan bola lampu tidak ada, kran air rusak, toilet kotor yang tidak punya gayung dan sampah-sampah berceceran di lantai seperti tidak ada cleaning service. tumbuhan parasit bersemayam di langit-langit dan dinding, cat tembok ruangan terkelupas.

Kemudian yang paling banter, peralatan rumah sakit sampai persediaan obat-obatan yang tidak memadai sehingga pasien mengeluh karena membeli obat diluar Rumah Sakit. Oleh karena itu, tidak heran kebanyakan orang lebih memilih berobat ke Puskesmas dari pada di RSUD Sondosia.

Bertolak dari cita pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, UU No. 36/2009 (Kesehatan), UU No. 44/2004 (Rumah Sakit) yang mengutamakan pembangunan kesehatan berprikemanusiaan, dan penuh kemanfaatan demi meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu. Menandakan, keganjalan di RSUD Sondosia adalah bentuk kejahatan.

Menurut kami, karena hingga tahun 2018 RSUD Kab. Bima di Desa Sondosia, Kec. Bolo tetap mengalami kondisi yang memprihatinkan. Sehingga muncul pertanyaan, kucuran anggaran 2017 dikemanakan? Benarkah telah terjadi KKN.

Menimbang hal-hal itu, kami mendesak Direktur RSUD melakukan transparansi anggaran, dan perbaikan fasilitas rumah sakit (ruangan, dinding, langit-langit, lorong, alat, obat, dll).

Kami juga mendesak Direktur RSUD Sondosia H. Adi Winarko menindaklanjuti dugaan pungli sebesar Rp. 40.000 sesuai dengan pemberitaan kahaba.net, yang dilakukan oknum pegawai rumah sakit terhadap pasien bernama Arbiah pada tanggal 30 April 2018 lalu.

Apabila Direktur RSUD Sondosia masih bungkam, maka dapat diduga ia melakukan KKN. Oleh karena itu, Bupati Bima Hj. Dinda Damayanti Putri harus mencopot jabatannya. (UNJ)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Direktur RSUD Sondosia Diduga Salah Gunakan Anggaran"

Post a Comment

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel