-->

Direktur Eksekutif BCW mengkritik Pengalokasian APBD Kabupaten Bima Tahun 2017

Usrah (Direktur LSM Eksekutif Bima Corruption Wath

Bima Gerbang Timur Bima,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sudah ditetapkan melalui Permendagri No.13 Tahun 2006. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri. Lain Halnya dengan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bima yang kita cintai ini.

Direktur LSM Eksekutif Bima Corruption Watch (BCW) Usrah atau yang biasa di sapa dengan Andre, mengkritik terkait dengan pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 lewat APBD kabupaten Bima yang menurutnya dinilai tidak objektif/kurang berpihak pada kebutuhan rakyat, terkait dengan pengalokasian anggaran untuk lampu penerangan jalan yang ada di tempat penginapan/Village Desa Panda pada tahun 2017 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 195.000.000.


Lokasi pemasangan lampu penerangan Jalan Menuju Vilage dan Total Anggaran Lampu Penerangan jalan

Menurut Usrah, pengalokasian anggaran untuk lampu penerangan jalan di tempat penginapan/Village tersebut seharusnya tidak menggunakan anggaran Daerah karena tempat penginapan/vilage tersebut milik pribadi seorang, diduga kuat penginapan tersebut milik salah satu pejabat penting yang ada di struktur pemerintah kabupaten Bima (sebut saja namanya BABE), untuk penghasilan penginapan tersebut sama sekali tidak masuk dalam PAD Kabupaten Bima, pembangunan penginapan tersebut hanya menghabiskan APBD kabupaten Bima.

Usrah yang merupakan tokoh pemuda Desa Risa ini merupakan salah satu aktivis pemberani yang ada di Kabupaten Bima, sejauh ini dia melihat bahwa masih banyak desa-desa yang ada di kabupaten Bima seperti desa-desa yang ada di pedalaman yang masih belum memiliki lampu penerangan jalan yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima. Di samping itu pula Usrah berharap semoga dalam penggunaan APBD Kabupaten Bima ke depan pemerintah daerah diharapkan agar lebih jeli dan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat kabupaten Bima. (GT/UNJ)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Direktur Eksekutif BCW mengkritik Pengalokasian APBD Kabupaten Bima Tahun 2017"

Post a Comment

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel