-->

BPN NTB Sebut Pembuatan Sertifikat Gili Tapan Sebagai Tindakan Penyeludupan Hukum


Kota Mataram" Gerbang Timur Bima.-Kanwil BPN NTB menanggapi serius kasus penerbitan  sertifikat di Gili Tapan, Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat. 
Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai hal tersebut telah terjadi penyeludupan hukum. Kamis,  (20/9)

"Apa yang terjadi di Kabupaten Sumbawa adalah penyelundupan hukum. Ini modus lama yang terjadi di NTB. Istrinya WNI dan suaminya WNA.  Ini yang disebut dengan penyeludupan hukum," tegas Kasi Perkara Kanwil BPN NTB--Abdul Rasyid, yang ditemui media ini. 

Kasus seperti ini paparnya memang sering terjadi dan sanksinya tidak bisa dimohonkan sertifikatnya. Ketika lebelnya WNA no way. Maka mestinya Pertanahan tidak bisa mengakomodir itu semua. 

Rasyid mengungkapkan bahwa banyak kejadian seperti itu di NTB pakai WNI kemudian beli tanah. Setelah itu diberikan kepada WNA. Hal tersebut bisa terjadi asalkan berbadan hukum. WNA bisa menggunakan peraturan Indonesia dan itu baru boleh.

Menurut Rasyid bahwa terhadap persoalan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus mencabut ijin terhadap apa yang ingin dibangun di Gili Tapan tersebut. Karena dia mensinyalir sudah banyak modus seperti itu yang terjadi di NTB.

Penelusuran di lapangan diketahui bahwa telah terbit 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan Gili Tapan.  Antara lain Zainuudin nomor SHM 574, Abdullah SHM 575 , Zainuddin shm 576, Suparman SHM 577, Hadapang SHM 578, Ramli Wijaya SHM 579, Kamaruddin  SHM 580, dan Hadapang  SHM 581. 

Selain itu juga saat ini ada 11 sertifikat lagi yang dimohonkan yakni atas nama Medo Mala dengan luas 2,3 hektar,  Kai dengan luas 7778 are,  Khairullah luas 36.099 hektar, Ramli Wijaya luas 12.192 hektar, Masturi luas 19.207 hektar, Mudo Madini luas11.183 hektar, Muhammad Tayib luas 12.750 hektar, Zainuddin 8333 are,  Ajis Mahdi luas 12.219 hektar, Muhammad Tayib luas 20.594 hektar,  dan Muhammad Amin luas 30.579 hektar.

Gili Tapan memiliki luas sekitar 130 hektar. Namun yang sudah dikuasai sekitar 100  hektar. Sedangkan pemilik lahan Gili Tapan tersebut bernama Mario Muso WNA asal Italia yang beristerikan seorang WNI bernama Widyawati asal Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. 
Pengusaha tersebut berencana akan memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pariwisata menggunakan nama PT Tapan Marina Eksotika yang beralamat di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, di dalam proses pembuatan sertifikat lahan tersebut menggunakan warga yang tinggal di Desa Labuhan Sangoro. Selain itu juga dalam proses pembuatan sertifikat pihak BPN Sumbawa menggunakan SPPT sandingan. (Gt.Unj02)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "BPN NTB Sebut Pembuatan Sertifikat Gili Tapan Sebagai Tindakan Penyeludupan Hukum"

Post a Comment

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel