Dana Pokmas dan Persepsi Masyrakat Bukti Walikota Tak Bisa Kendalikan Birokrasi



Opini | oleh : Muhsin Yusuf SH Ketua DPD II KNPI KOTA BIMA


Kota Bima.- Carut marut penggelontoran anggaran kelurahan akhir-akhir ini begitu hangat dibicarakan. Hiruk-pikuk adanya  dana Kelurahan ini sebenarnya ada karena  penujukan kelompok masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan POKMAS serta ditambah pola perancanaan penggunaan anggaran. Dengan demikian pokmas ini penting sekali untuk di ketahui agar masyarakat memahami dasar hukum dan atau apapun yang terkait pokmas. Atas Anggaran yang mencatut dana dan pokmas kini menuai asumsi di masyarakat bahwa pokmas ini adalah orang yang ditunjuk langsung oleh WaliKota melalui Kelurahan atau Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran Dana Kelurahan. Jika benar penunjukan langsung Pokmas ini terdiri dari orang-orang yang berjasa pada proses Pilkada atau TIM pemenangan Pilkada Kota Bima tahun 2018 lalu. “Dana Pokmas persepsi Masyrakat Bukti Walikota tak bisa kendalikan Birokrasi.” Fakta tersebut terkuat di lapangan memperkuat indikasi bahwa sebagian besar ketua Pokmas adalah Ketua dan Tim Pemenangan Lutfer. Terlepas dari benar atau tidak nya,??kalaupun benar bahwa mereka adalah ketua Pokmas mereka pun punya hak dan kedudukan yang sama untuk dipilih menjadi Ketua Pokmas atau bagian dari Pokmas. Tapi yang menjadi persoalan adalah pemenuhan standar penetapan Pokmas itu seharusnya memenuhi kaidah - kaidah penetapan Pokmas sebagaimana ketentuan Pembentukan Ormas berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Persoalan ini penting untuk diperjelas serta dijelaskan  pada masyarakat karena ada kesan pembentukan Ormas atau disebut pokmas ini sangatlah jauh dari kaidah-kaidah pembentukan Ormas. Jika pembentukan ini tak sesuai dengan ketentuan tersebut maka itu tidak layak untuk mengelolah dana kelurahan. Dana kelurahan hanya boleh dilaksanakan secara swakelolah oleh Kelompok masyarakat sebagaiamana ketentuan Perpres No. 16 tahun 2018 pasal 18 ayat 6 poin (d) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran berdasarkan usulan kelompok Masyarakat dan dilaksanakan dan diawasi langsung oleh Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dari satu sisi ini saja sudah jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi ditelisik lebih jauh terkait pola perencanaan dalam penggunaan dana kelurahan setiap perencanaan tersebut  harus melibatkan seluruh stakeholder masyarakat dan di tiap Kelurahan. Sementara masyarakat hari ini bertanya-tanya pokmas ini bentukan siapa ? Tiba-tiba ada pokmas yang konon katanya di SK kan oleh Walikota. Birokrasi Kota Bima sesungguhnya bertanggung jawab dalam carut marut terkait dana kelurahan. Kenapa demikian?? karena apapun yang terjadi dalam pembentukan Pokmas ini oleh instansi yang terkait adalah kesalahan yang nyata. Dalam hal ini Walikota Bima terlihat gagal mengendalikan birokrasi untuk bekerja sesuai kaidah-kaidah tata kelolah birokrasi sesuai Visi dan Misi Walikota. Wallahua'alambisawab. (uje)



Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Dana Pokmas dan Persepsi Masyrakat Bukti Walikota Tak Bisa Kendalikan Birokrasi"

Post a Comment

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel