Scandal Seragam POL-PP Diduga Istri HML Ikut Terlibat, Johan Desak APH Segera Lakukan Penyelidikan

Foto: Gambar ilustrasi
Kota Bima.- Skandal pengadaan seragam Pol PP Lingkup Pemkot Bima dinilai langgar ketentuan, Hal tersebut menui polemik dengan anggaran bersumber dari APBD cukup fantastik selain diduga adanya penarikan fee serta dugaan keterlibatan istri dan orang dekat Walikota Bima dalam manajemen pencairan hingga berujung pada pengunduran diri Kasat (POL - PP) kini menui kritikan keras dari kalangan pemuda dan aktivis kota Bima  meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyidikan.

Wakasekjend DPD KNPI Bidang Keamanan Johan Jauhari mengatakan tentu dengan adanya hal ini membuktikan bahwa management internal satuan Polisi Pamong praja (Pol- PP)  Kota Bima sangat Amburadul, kaitan dengan seragam yang menghabiskan anggaran ratusan juta tersebut bahkan tidak tercantum dalam APBD tahun 2019, bukti tersebut sangat jelas adannya dugaan keterlibatan serta kongkalikong secara masif orang dekat Walikita secara sistematis masa kepemerintahan walikota Bima H Muhammad Lutfi.

“Dugaan kuat keterlibatan orang – orang Walikota Bima  masa Keemimpinan HML, bahkan sederet peristiwa tersebut bermakna ada kaitan satu dengan yang lainnya.”Ungkap Johan.

Johan menjelaskan, kisruh internal (Pol- PP) sebagai efek, hal tersebut diduga kuat terbukti dengan adanya dugaan kuat pengambilan fee sebesar 50 jt atas perintah langsung orang lingkup kediaman walikota, dengan demikian keterlibatan tersebut menambah bukti serta keterlibatan langaung istri walikota Bima dengan mengambil alih urusan ang ada di Pemkot Bima. Anggaran tersebut dicairkan oleh bendahara (oknum)  Pol PP berdasarkan anggaran senilai 389 jt persiapan seragam HUT Pol PP. 

“Anggaran senilai 389 dicairkan atas perintah istri walikota kepada bendahara Sat Pol PP, dugaan tersebut ditambah adanya pengambilan fee senilai 50 jt. Sejumlah uang tersebut dicairkan berdasarkan anggaran pengadaan seragam HUT POl PP” bebernya

Johan menambahkan polemik tersebut sangat memalukan ditambah keikutsertaan istri walikota dalam hal memanajemen segala urusan yang ada lingkup Pemkot Bima, bahkan lewat pengadaan seragam tersebut diduga melanggar ketentuan yang berlaku apakah penujukan langsung (PL) atau lewat (Cv) hal tersebut masih simpansiur dan kebohongan publik.

“Peristiwa tersebut patut diduga, terbukti dengan adanya pengunduran diri Kasat POL PP Kota Bima ditambah adanya masalah uang dan fee.” Ulasnya

Lanjutnya, Justru dengan Polemik tersebut  bukan  mengakhiri masalah, bahkan menimbulkan masalah  serta polemik baru, Untuk itu sejauh mana klarifikasi tanggung jawab Walikota Bima (HML)  dan Kasat POl PP Kaharuddin agar tidak patut diduga sebagai pejabat yang korup.

“Saya minta  Polres Kota Bima, Polda NTB dan Kejati NTB Segera melakukan penyelidikan serta penyidikan atas skandal yang memalukan ini,” tutupnya. (red) 

0 Response to "Scandal Seragam POL-PP Diduga Istri HML Ikut Terlibat, Johan Desak APH Segera Lakukan Penyelidikan"

Post a Comment

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel